Menurut situs resmi Kemendikbud, organisasi Boedi Oetomo didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa sekolah kedokteran Belanda bernama STOVIA ( School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)
Berdirinya Boedi Oetomo juga tak lepas dari peran dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang alumni STOVIA yang sering berkeliling di kota-kota besar di pulau Jawa dengan menyebarkan gagasannya dalam mencerdaskan bangsa mengenai bantuan dana bagi pelajar -pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ide ini kemudian diterima oleh dr. Soetomo dan kawan-kawan. Atas saran Wahidin inilah Soetomo bersama sejawatnya sesama mahasiswa STOVIA yang lain mendirikan Boedi Oetomo. Soetomo sendiri terpilih sebagai ketua dari organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan serta tidak bersifat politik. Gerak Boedi Oetomo menjadi gerakan politik dimulai saat diselenggarakan kongres di Solo pada 24-26 Desembet 1935.
Dr. Soetomo sendiri menurut Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kemendikbud, nama aslinya Raden Soebroto, lahir di desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur, pada 30 Juli 1888. Ia berasal dari keluarga priyayi menengah Jawa. Ayahnya, Raden Soewardi seorang Binnenlands Bestuur (Pangreh Praja) dengan pangkat Asisten Wedana di Maospati Madiun.
Organisasi Boedi Oetomo memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah Hindia Belanda karena para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pegawai pemerintah. Dimana pemerintahan saat itu terwakilkan oleh para Boepati yang pro dengan penjajah Hindia Belanda.
Dengan latar belakang inilah, dalam realitas sejarahnya, justru keputusan Kongres Boedi Oetomo di Surakarta, menolak pelaksanaan tjita2 persatoean Indonesia, 6 - 9 April 1928.
Walaupun kongres ini dilaksanakan pada 1928, saat Boedi Oetomo sudah berusia 20 tahun (1908 - 1928 M), sikapnya sangat kontradiksi dan sangat eksklusif dengan realitas gerakan nasional saat itu yang sedang membangun kesadaran nasional dan membangun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Boedi Oetomo yang menolak pelaksanaan tjita2 persatoean Indonesia, lebih mengutamakan sistem keanggotaannya yang terbatas bangsawan suku Djawa, serta gerakannya sebagai gerakan Djawanisme.
Hari lahir Boedi Oetomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden nomer 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Kebangkitan Nasional Indonesia. Kabinet Hatta yang memutuskannya sebagai Pelopor Kebangkitan Nasional. Dengan alasan menghindarkan perpecahan, Kabinet Hatta merasa perlu membangkitkan kembali kesadaran untuk melawan penjajah sehingga diperlukan penentuan tanggal awal dan organisasi apa yang memelopori timbulnya gerakan nasional di abad ke 20. Tampaknya dipilihlah organisasi yang telah mati, Boedi Oetomo. Bukan organisasi sosial pendidikan Islam atau organisasi partai politik lainnya yang masih eksis dan tetap berjuang membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Diputuskanlah Boedi Oetomo, bukan Sarekat Dagang Islam 16 Oktober 1905, bukan pula Sarekat Islam serta Persjarikatan Moehammadijah 18 November 1912. Tidak juga Persatoean Islam 12 September 1923,atau Nahdlatoel Oelama 31 Januari 1926. Walaupun organisasi-organisasi Islam ini berakar dan berpengaruh besar pada mayoritas rakyat Indonesia dan hingga sekarang ini masih berperan aktif dalam pembangunan. Kontribusinya masih dirasakan hingga saat ini. Namun karena deislamisasi dalam pemilihan peristiwa sejarahnya, hari jadi Boedi Oetomo yang tidak berkelanjutan sejarahnya ditetapkan sebagai Harkitnas.
Boedi Oetomo selain sebagai kumpulan elite bangsawan, juga sebagai penganut Kedjawen yang tidak sejalan dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas orang Jawa sendiri. Apalagi Islam menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia. Boedi Oetomo hanya gerakan eksklusif yang menentang gerakan nasional pada jamannya.
Keputusan kabinet Hatta bila ditinjau dari fakta sejarah, terjadi deislamisasi dasar pemikiran keputusan sejarahnya dan ahistoris. Keputusan itu dinilai sebagai upaya menghilangkan diakuinya eksistensi 40 kekuasaan politik Islam atau Kesultanan di Indonesia yang pernah hidup berabad-abad, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan adanya Makloemat Presiden Nomer 1 tahoen 1946,hilanglah partisipasi politik 40 kekuasaan politik Kesultanan Islam dalam lembaga eksekutif.
Makloemat Presiden tersebut juga bertentangan dengan keputusan Moektamar Nahdlatoel Oelama ke 11 di Banjarmasin 19 Rabiul Awwal 1355 atau 9 Juni 1935 yang menyatakan : Sesungguhnya negara Indonesia dinamakan negara Islam karens telah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetap namanya negara Islam.
Keputusan kabinet tersebut tidak sejalan juga dengan UUD 1945 Bab XI pasal 29 butir satu tentang dasar negara. Dinyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Wahid Hasjim dari Nadlotoel Oelama sebagai salah seorang dari kelima perumus pancasila dan UUD 1945, yaitu Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Toekoe hasan dan Drs. Mohammad Hatta pada 10 Ramadhan 1364 atau 18 agustus 1945,menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dasar negara Ketuhanan yang Maha Esa dibawah judul agama, secara tersirat adalah Islam. Hal ini karena agama-agama non Islam meyakini adanya Trimukti untuk Hindu dan Trinitas untuk Protestan dan Katolik.
Bukti upaya deislamisasi selanjutnya juga terjadi pada gambar mata uang RI yang berorientasi gambar candi atau patung. Tidak terdapat lafadz syahadat atau lainnya seperti pada mata uang yang pernah digunakan dalam alat pembayaran pada masa Kesultanan.
Deislamisasi selanjutnya juga nampak dalam penggunaan dan pencetakan kalender. Kalender Masehi tampak lebih dominan. Tahun Masehi dijadikan batasan waktu kerja, jabatan , tahun akademik, tahun fiskal dll. Akibatnya pada kalender, angka tahun, huruf nama bulan, dan angka penanggalan masehi dicetak dengan format lebih besar. Sebaiknya angka tahun hijriyah, nama bukan komariyah, serta angka tanggalnya dicetak dengan format lebih kecil. Nama-nama hari memang tetap hari-hari Islam Senin hingga Jumat, kecuali Ahad yang digantikan dengan Minggu. Hari libur kerja dan sekolah bukan pada hari Jumat melainkan Minggu. Kebijakan politik pemerintah RI tersebut berdampak pada dasar pemahaman dan pemikiran sejarah kebangkitan nasional Indonesia pada abad ke 20M yang seakan tidak lagi dipelopori oleh Islam. Hal ini kemudian diikuti dengan kesalahan keputusan penentuan hari-hari bersejarah seperti Hari Pendidikan Nasional jatuh pada hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswo 1933M bukan pada hari kelahiran H. Ahmad Dahlan atau tanggal berdirinya Persjarikatan Moehammadijah 18 Novembet 1912. Padahal Moehammadijah 10 tahun lebih awal daripada Pergoeroean Taman Siswo yang berawal dari gerakan Seloso Kliwon. Padahal Moehammadijah jauh lebih luas dan besar pengaruhnya di Nusantara daripada Taman Siswo.
Keputusan Kabinet Hatta tentang Hari Kebangkitan Nasional jelas terpengaruh oleh tulisan H. Colijn, 1928,dalam Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen (Pertanyaan Kolonial Hari Ini dan Esok).
Dalam tulisan ini, Boedi Oetomo sebagai organisasi dari siswa STOVIA didirikan Mei 1908 di Jakarta. Pada 1909 organisasi ini mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum dan telah memiliki 10.000 anggota dan tersebar dalam 40 afdeelingen. H. Colijn sebelum menulis Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen (1928) Adalah Direktur Batavia Petroleum Co. Kemudian pada 1930M menjadi Perdana Mentri Belanda dan akhirnya sebagai Menteri Jajahan. Dari kedudukannya tersebut, dapat dipahami bila H. Colijn sangat memuji Boedi Oetomo yang mayoritas pimpinan dan anggotanya adalah Boepati atau bangsawan Djawa.
George McTurnan Kahin, 1970, menjelaskan anggota Boedi Oetomo adalaj Indonesian Civil servant (pegawai pemerintah kolonial Belanda dan bangsawan Jawa). Adapun ideologi yang ingin ditegakkannya adalah Nasionalisme Jawa sebagai lawan dari Nadionalisme yang diajarkan Djamiat Choir, yakni Islam, 17 Juli 1905. Pengaruh Nasionalisme Timur Tengah sangat kuat terhadap Djamiat Choir. Guna mengimbanginya, para Boepati pendukung Boedi Oetomo merasa perlu untuk menggantikan kepemimpinan Soetomo dalam Boedi Oetomo.
Dengan demikian pada Kongres Pertama Boedi Oetomo di Jogjakarta pada 3 Oktober 1908M, pimpinan organisasi beralih ke tangan Boepati Karang Anyar, Raden Adipati Tirtokoesoemo sebagai Presiden Boedi Oetomo, 1908-1911M.
Berdasarkan keterangan Pramoedya Ananta Toer, 1985,Sang Pemula, bahwa Boedi Oetomo didirikan sebagai upaya menandingi Djamiat Choir, 17 Juli 905,atas saran P.A.A. Achmad Djajadiningrat, Boepati Serang.
Pada saat itu, Boepati merupakan tangan kanan pelaksana Indirect Rule System (Sistem Pemerintahan Tidak Langsung) dari pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu boepati bersikap sangat loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Lalu bagaimana sikap Boedi Oetomo yang dipimpin oleh para boepati terhadap gerakan kebangkitan kesadaran nasional? Jika makna nasionalisme sebagai gerakan perlawanan terhadap imperialisme, berarti gerakan nasionalisme melawan pemerintah kolonial Belanda, sementara itu, boepati adalah pelaksana dari sistem pemerintahan tidak langsung imperialis Keradjaan Protestan Belanda. Mungkinkah para boepati sebagai pimpinan Boedi Oetomo dapat berpihak kepada gerakan kebangkitan nasional yang berjuang mengakhiri penjajahan?
Dalam Kongres Kedua Boedi Oetomo di Jogjakarta, 11-12 Oktober 1909,Dr.Tjipto Mangoenkoesoemo mengusulkan agar Boedi Oetomo membuka sistem keanggotaan yang tidak terbatas dari bangsawan Jawa semata, tetapi terbuka bagi Indiers (Anak Hindia) yang lahir, hidup dan mati di tanah Hindia. Usul tersebut ditolak oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat.
Dalam Algemene Vergradering Boedi Oetomo di Bandung, 1916M,sikap Djawanismenya semakin dipertegas. R. Sastrowidjono yang terpilih sebagai Hoofbestuur (ketua), meminta hadirin untul berdiri sama-sama menyerukan : Leve pulau Djawa, Leve bangsa Djawa, Leve Boedi Oetomo (Hidup pulau Jawa, hidup bangsa Jawa, hidup Budi utomo). Abdoel Moeis dari Sjarikat Islam yang hadir dalam Algemrnr Vergadering tersebut, mengingatkan tentang sikap pimpinan Boedi Oetomo yang sudah berusia 7 tahun (1908-1915) menurutnya Boedi Oetomo dipimpin oleh orang-orang pandai, tetapi sangat konservatif dan tidak mau mengubah statuen atau anggaran dasarnya. Diingatkan pula oleh Moeis, terutama pimpinan mudanya, agar meluaskan wawasan organisasinya.
Loyalitas Boepati dan polisi terhadap pemerintah kolonial Belanda, diperlihatkan dalam upayanya mengawasi aktivitas umat Islam yakni pesantren dan haji. Contohnya Boepati Cilacap yang didaerahnya tidak seorangpun yang menunaikan ibadah haji. Bila terdapat warganya akan melaksanakan ibadah haji, Boepati akan memanggilnya agar mengurungkan niatnya. Lebih-lebih Boepati Purwokerto yang tidak memberikan ijin kepada guru ngaji yang akan mengajarkan ajaran agama Islam di wilayahnya atau membangun pesantren.
Tjipto Mangoenkoesoemo selanjutnya keluar meninggalkan Boedi Oetomo, diikuti pula Soewardi Soejaningrat atau Ki Hajar Dewantara keluar karena menilai Boedi Oetomo sebagai gerakan elite bangsawan yang eksklusif.
Ternyata pada Algemene Vergadering Boedi Oetomo di Bandung (1915) sikap Djawanismenya semakin menguat. Keputusannya antara lain mengekalkan dan mengoeatkan Agama Djawa.
Walaupun Boedi Oetomo sudah berusia 9 tahun, tetap tidak berpihak kepada ajaran Islam sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat saat itu. Lalu bagaimana gerakan Tri Koro Darmo- Jong Java sebagai onderbouw dari Boedi Oetomo. Tentu orientasinya sejalan dengan induknya Boedi Oetomo yakni menentang Islam.
Tri Koro Darmo pun berbicara masalah bahasa dan kesenian Jawa sebagai budaya bangsawan Jawa. Hal tersebut tidak sejalan dengan tuntutan nasional masyarakat Jawa saat itu. Akibatnya Sjamsoeridjal keluar dari Tri Koro Darmo atas nasihat Agoes Salim kemudian membangun Jong Islamieten Bond (JIB) 1 Januari 1925. Diikuti bagian wanita Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA). Dari fakta sejarah ini, terbukti di kalangan bangsawan Djawa terdapat kelompok : bangsawan Djawa kedjawen dan bangsawan Djawa Islam.
Dapat dipahami juga bahwa Boedi Oetomo melalui medianya Djawa Hisworo pernah mengangkat artikel yang menghina Rasulullah SAW. Sasaran artikel ini sebagai reaksi Boedi Oetomo terhadap keputusan National Congres Centraal Syarikat Islam (Natico) di Bandung 1916, yang menuntut Self Government-Home Rule-Zelfbestuur (Pemerintahan sendiri atau Indonesian Merdeka).
Tuntutan ini jelas mengancam eksistensi Boepati atau Regent yang tergabung dalam Boedi Oetomo. Karena para Boepati itu adalah kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda serta imperialis Keradjaan Protestan Belanda. Oleh karena itu melalui Djawa Hisworo, Boedi Oetomo langsung menghina Rasulullah. Dan hal ini dijawab oleh Sjatikat Islam dengan membangun Tentara Rasoeloellah yang menuntut agar penulis di Djawa Hisworo meminta maaf kepada umat Islam Indonesia dan menarik pernyataan tentang penghinaannya terhadap Rasulullah SAW.
Mr. A. K. Pringgodigdo, 1960 dalam Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia, menuliskan bahwa Kongres Boedi Oetomo di Surakarta (6-9 April 1928) memutuskan Boedi Oetomo menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Meski Boedi Oetomo sudah berusia 20 tahun (1908-1928),keputusannya tetap menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Artinya organisasi ini bersikeras menjadi organisasi tertutup bagi segenap suku bangsa Indonesia. Hal ini karena Boedi Oetomo hanya untuk bangsawan Jawa tetapi terbuka untuk orang-orang yang dipersamakan haknya dengan orang Eropa. Dengan alasan Cina sebagai warga negara kelas dua dan Belanda sebagai warga negara kelas satu, mereka dapat diterima sebagai anggotanya.
Dengan melihat realitasnya, mengapa diputuskan hari lahir Kebangkitan Nasional 20 Mei? Tidakkah lebih pantas bila dinilai sebagai Hari Kebangkitan Kembali Kaum Feodal Jawa?
Kalau penentuan Harkitnas, atas dasar pertimbangan kebangkitan kesadaran nasional yang diawali dengan adanya gerakan pendidikan dari kalangan Pribumi, menurut George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution In Indonesia, tentu bukan Boedi O e t o m o pelopornya. Justru yang lebih nasionalis pemikiran pendidikannya adalah R.A. Kartini (1879 - 1904 M) yang bergerak jauh lebih awal daripada Boedi Oetomo. Perjuangannya tidak hanya untuk kaum wanita dan bukan hanya untuk bangsawan Jawa semata. R.A. Kartini juga memperjuangkan Acmad Rivai dan Agoes Salim agar mendapatkan kesempatan studi di Belanda meskipun kedua pemuda ini berasal dari Minangkabau, bukan dari Suku Jawa.
Namun, mungkinkah suatu gerakan kebangkitan tanpa organisasi dan tanpa dana yang mandiri? Tentu saja, gerakan tersebut sangat memerlukan keduanya. Oleh karena itu, umat Islam terlebih dahulu membangun Sjarikat Dagang Islam. Dari sini terkumpul dana gerakan yang kelak digunakan untuk mendanai gerakan politik, Sjarikat Islam.
Pada mulanya namanya tanpa menggunakan embel-embel partai politik. Namun, dari pergerakannya, Sjarikat Islam tampak sebagai suatu gerakan politik. Hal ini dibuktikan dengan tuntutannya tentang Indonesia Merdeka, 1916 M. Pada saat itu belum ada Perserikatan Kommunist di India (PKI, 1920 M), dan PerserikatanvNasional Indonesia (PNI, 1927M ) . Kedua partai politik ini masih menggunakan nama perserikatan. Hal ini memberikan pengertian bahwa saat itu istilah sarekat, sjarikat atau serikat lebih memasyarakat di tengah rakyat Indonesia. Artinya, Sjarikat Dagang Islam dan Sjarikat Islam benar-benar sebagai pelopor kebangkitan kesadaran nasional Indonesia.
Demikian pula dampak dari kepeloporan Sjarikat Islam sebagai partai politik, atas keputusan National Congres Centraal Sjarikat Islam di Madiun (1923 M), menjadi Partai Sjarikat Islam. Hal ini berdampak pada Perserikatan Kommunist India yang berubah menjadi Partai Kommunist di India, 1924M. Demikian pula Perserikatan Nasional Indonesia (1927 M) , yang tak lama kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (1928 M).
Dalam masalah penyebab terjadinya kebangkitan nasional, George McTurner Kahin, 1970, dalam Nationalism and Revolution In Indonesia, sangat berbeda dengan para penulis sejarah dari Barat. Kahin lebih menekankan faktor utama penyebabnya adalah Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Ditandaskan bahwa terbentuknya integritas nasional dan tumbuhnya kesadaran nasional di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor utama berikut ini:
Pertama, terbentuknya kesatuan agama bangsa Indonesia. Agama Islam dianut oleh 90 persen penduduk dan tidak hanya dianut oleh penduduk Pulau Jawa, tetapi juga dianut oleh penduduk luar Jawa. Kesamaan keyakinan Islam ini, menjadi dasar terbentuknya solidaritas perlawanan terhadap Keradjaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda sebagai penjajah yang melancarkan Politik Kristenisasi.
Kedua, Islam tidak hanya sebagai agama yang mengajarkan perlunya membangun jamaah. Islam juga sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah asing Barat. Berkembangnya gerakan nasionalisme keagamaan dikarenakan Islam telah tersebar di seantero negeri dan dalam kelanjutannya persatuan Islam yang dipelopori oleh Sarekat Islam akhirnya mampu menyatukan Indonesia dan melahirkan tokoh-tokoh penting yang memiliki kontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia.
Sarekat Islam dari organisasi dagang Sarekat Dagang Islam yang berdiri tahun 1905 di Solo, didirikan oleh Haji Samanhoedi yang bertujuan untuk membentengi batik di Solo dari monopoli perdagangan yang menyebabkan banyak rakyat Indonesia jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
Meski baru memiliki badan hukum setelah 1911, Haji Samanhudi mengklaim bahwa cikal bakal SDI yaitu Rekso Rumekso yang merupakan ormas keamanan, tidak dimulai tahun tersebut.
Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Sang Pemula (2002:195) bahwa Rekso Rumekso bersifat rahasia dan masih merupakan perkumpulan tawur. Sementara menurut Parakirti Simbolon dalam Menjadi Indonesia (2006:260-261), Rekso Rumekso adalah organisasi jaga malam(ronda) yang sering adu fisik dengan anggota Kong Sing.
Rekso Rumekso merupakan perkumpulan yang terdiri dari pedagang muslim pribumi yang berada di Laweyan Surakarta. Rekso Rumekso dibentukbkarena rasa tidak suka atas sikap orang Tionghoa yang semena-mena. Pada awalnya orang Tionghoa dan bumiputera yang bermukim di Surakarta hidup dengan damai. Orang Tionghoa dan pribumi tergabung dalam satu perkumpulan yang bernama Kong sing, yang mana di Laweyan sebagai tempat perdagangan batik yang ditempati oleh pedagang pribumi dan juga orang Tionghoa. Seiring waktu orang Tionghoa justru semakin mendominasi bidang ekonomi. Hal ini menimbulkan pribumi tersisih, dan eksklusivitas Tionghoa semakin memeperlebar ketimpangan dan kerap memicu konflik. Menyikapi hal ini, maka KH. Samanhoedi dan para pedagang pribumi lainnya membentuk Rekso Rumekso.
Organisasi ini masih belum punya badan hukum dan jika berurusan dengan polisi maka akan minta tolong kepada Djojomargoso, kawan Haji Samanhudi di Kepatihan.
Mardhodarsoni, bekas redaktur Medan Prijaji mengatajan bahwa Rekso Rumekso adalah Sarekat Dagang Islam cabang Surakarta.
Tirto Ashi Surjo, pemuka Medan Prijaji, pada 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamijah di Jakarta dan pada 1911 mendirikan Sarekat Dagang Ialam di Bogor.
Kontroversi kelahiran Sarekat Islam yang lebih tua dari Boedi Oetomo pertama kali dipopulerkan oleh Tamar Djaja, penulis dan tokoh gerakan Islam di Jakarta. Tamar Djaja, menurut Deliar Noer dalam Aku Bagian Bangsa(1996) Sangat terpengaruh oleh Haji Samanhoedi. Setelah Samanhoedi wafat pada 28 Desember 1956, Tamar Djaja lagi-lagi menyebutkan bahwa SDI lahir pada 16 Oktober 1905, hal ini dimuat di majalah Daulah Islamiyah No. 1,Januari 1957, terbitan Jakarta. Sejarah SI versi Samanhoedi yang diamplifikasi oleh Tamar Djaja ini kemudian melahirkan kebanggaan pada kelompok Islam. Mereka seperti punya pijakan untuk mengklaim bahwa organisasi Islam lebih dulu bergerak ketimbang kaum nasionalis seperti Soetomo dan kawan-kawan nya.
Melalui SDI, Haji Samanhoedi mampu mempersatukan pengusaha batik di Solo dan menjadi pusat perlawanan secara ekonomi. SDI berhasil mewujudkan kebangkitan nasional menggunakan pola religio-economic development yang dipelopori oleh industri tekstil dan batik yang merupakan komoditas utama di pusat perniagaan seperti Kotagede Jogjakarta, Laweyan di Surakarta, Kauman di Kudus. Selain itu kebangkitan juga didorong oleh faktor pendidikan yang dipelopori oleh para priyayi yang memiliki peluang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pada perkembangannya organisasi ini merambah diikuti kalangan priyayi, petani dan militer. Karena meluasnya jaringan organisasi akhirnya bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Agar tidak hanya tertuju pada aspek ekonomi namun juga menyentuh segala aspek baik itu sosial maupun budaya bahkan menjadi terfokus pada dunia perpolitikan. Pada akhirnya menjadi organisasi yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme di Indonesia. SI menjadi organisasi massa pertama dan berjuang melawan kesenjangan. Walaupun awalnya fokus pada gerakan struktural ekonomi, SI berubah menjadi gerakan nasional yang dibuktikan dengan kriteria anggota yang tidak membedakan suku dan daerah tertentu.
Sarekat Islam kemudian dikembangkan oleh dua orang tokoh berpengaruh yaitu HOS Cokroaminoto dan KH Agus Salim. Merekalah kemudian yang menjadi salah satu Penggerak kesadaran nasionalisme melawan penjajahan. Pada awalnya aktivitas SI bisa dibilang cukup berhasil. Dengan bergerak di bidang sosial, ekonomi dan politik, SI mampu menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka keluhkan dan inginkan benar-benar diperjuangkan. Salah satu peran penting SI adalah dengan membuat forum-forum diskusi dan serap aspirasi yang membuat rakyat Indonesia memiliki fasilitas untuk saling bertukar pikiran dan memupuk persaudaraan. Peran inilah yang membuat Sarekat Islam dapat disebut sebagai Penggagas Nasionalisme Indonesia.
Meski perubahan fokus kearah politik inilah yang kemudian menjadikan Sarekat Islam melemah kedudukannya. Dengan masuknya paham sosialisme revolusioner yang disebarkan HJFM Sneevlit pada 1913, seorang sosialis Belanda yang kemudian mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) yang kemudian melakukan infiltrasi yang sering disebut sebagai "blok di dalam" yang menyisip ke tubuh Sarekat Islam (Sucipto, 205:14)
Pada 1915,H.J.F.M Sneevlit bertemu dengan Semaoen dan membujuknya agar mau bergabung dengan ISDV. Saat itu Semaoen sebagai juru tulis Statsspoor di Surabaya, pernah menjabat sebagai sekretaris SI cabang Surabaya 1914. Dari pertemuan ini, membuat Semaoen pindah ke Semarang pada 1916. Selanjutnya terjadi pergantian pengurus SI Semarang 6 Mei 1917 dan Semaoen ditetapkan sebagai ketua. Hal ini yang mengawali gerakan radikal pada SI Semarang. Meski bisa meningkatkan jumlah anggota dari 1700 menjafi 20.000 dalam waktu singkat, Semaoen dengan pengaruh ISDV selalu bertentangan dengan Keputusan Central Sarekat Islam(CSI). Inilah indikasi awal masuknya Marxisme dalam tubuh SI.
Semaoen dan kelompok Marxis semakin kuat yang ditanda dengan berubahnya ISDV menjadi PKI pada 23 Mei 1920.
Untuk melindungi perkembangan SI, Haji Agus Salim menetapkan disiplin partai yang berarti setiap anggota SI hanya boleh memiliki satu keanggotaan. Tidak terima dengan disiplin partai maka SI pecah menjadi dua yaitu Sarekat Islam merah yang dipimpin Semaoen dan Sarekat Islam putih yang dipimpin Tjokroaminoto, Abdul Muis dan tokoh lainnya (Winarni,2015: 227)
Perjuangan Sarekat Islam untuk mencapai tujuannya turut didukung oleh peran media massa seperti majalah dan koran. Salah satu surat kabar utama yang dimiliki oleh Sarekat Islam adalah Oetoesan Hindia, yang pertama kali terbit pada Desember 1912. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 1924, Sarekat Islam meluncurkan “Bendera Islam” sebagai respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekhilafahan seiring runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Meskipun demikian, “Bendera Islam” tidak dapat bertahan selama 3 tahun, dan Sarekat Islam kemudian kembali fokus pada nasionalisme Indonesia. Pada November 1927, Sarekat Islam menerbitkan “Fadjar Asia” sebagai penerus dari surat kabar sebelumnya. Dalam hal ini, sesungguhnya Fadjar Asia muncul saat Sarekat Islam mengalami kemunduran akibat perpecahan internal karena pengaruh komunis. Menurut buku yang berjudul Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984), Fadjar Asia mendapatkan bantuan keuangan dari Raja Arab Saudi yang terkesan dengan cita-cita Agus Salim dalam memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan asing. Pertemuan antara Agus Salim dan Raja Arab Saudi terjadi pada tahun 1927 ketika Agus Salim menghadiri Muktamar Alam Islami setelah pulang dari Mekah.
Fadjar Asia hakikatnya memiliki tujuan utama sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang agama, adab, dan politik Islam. Fadjar Asia sendiri dipimpin oleh Agus Salim dan Tjokroaminoto, dengan Maridjan Kartosoewirjo sebagai redaktur. Surat kabar milik Sarekat ini berbasis di Pasar Senen, Batavia. Menurut Takashi Shiraishi dalam karyanya yang berjudul Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa (2016), Fadjar Asia memiliki perbedaan yang mendasar dengan Oetoesan Hindia. Apabila Oetoesan Hindia lebih memiliki pengaruh besar sebagai koran yang banyak dibaca, Fadjar Asia lebih merupakan jurnal internal Sarekat Islam yang muncul saat organisasi mengalami kemunduran. Meskipun demikian, Fadjar Asia tetap berkomitmen dalam membela rakyat Indonesia yang tertindas. Bahkan Agus Salim selaku pemimpin Fadjar Asia turut turun langsung ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah perkebunan di pedalaman Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
Perjuangan yang jelas nampak perbedaannya antara Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, berlepas dari infiltrasi di masa kemundurannya Seharusnya membuka mata kita bahwa deislamisasi, menjauhkan peran Islam dalam kemerdekaan merupakan bagian rancangan yang dibuat kaum nasionalis untuk mengerdilkan peran Islam sejak jaman dulu. Sehingga jika saat inipun upaya membangkitkan umat Islam untuk terlepas dari penjajahan Kapitalisme Barat dengan tegaknya kembali Islam dan mendapat perlawanan dan pencitraburukkan pada perjuangan menunjukkan adanya karakteristik yang sama dari penjajah yaitu untuk memuluskan hegemoni mereka, mereka akan mencegah munculnya kekuatan kaum muslimin untuk memperjuangkan tegaknya Daulah Islam kembali.
Adanya kesamaan watak penjajah, dari dulu hingga kini. Dan juga kesamaan dalam menggunakan antek atau boneka merupakan strategi yang sama dari imperialisme.
Jika dulu Belanda menancapkan para priyayi, boepati dan politik etis mereka untuk mencetak para kaum nasionalis boneka pro penjajah, kini Kaum kafir imperialis menggunakan kekuasaan dan politik belah bambu untuk mencegah bangkitnya kembali kekuatan umat Islam.
Sudah sepatutnya kaum muslimin hari ini berpikir akan perubahan, dengan belajar dari sejarah, bahwa perulangan strategi penjajah tidaklah berubah, hanya waktu dan pelakunya saja yang berbeda. Sudah saatnya kaum muslimin memperjuangkan Islam sebagai dasar kebangkitan yang shohih untuk mengusir hegemoni penjajahan di muka bumi dengan membangun kekuatan dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah.
