Oleh: Dewi Ummu Syahidah
#OpiniJateng - - PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil. Di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan hak-hak generasi mendatang dilindungi.
Indonesia dianggap kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB/SDGs secara efektif melalui pendekatan terpadu.
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”.
SDGs atau TPB ini pun dianggap sebagai peta jalan di Jawa Tengah untuk menghadapi berbagai problem masyarakat. SDGs mencakup agenda pembangunan Global untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, melindungi planet yang memuat 17 tujuan dan 169 sasaran dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.
Keseriusan pemerintah Jawa Tengah untuk mendukung SDGs tertuang dalam Pergub nomor 36 tahun 2024 tentang rencana aksi daerah TPB tahun 2024-2026 di mana upaya menyelesaikan problem masyarakat mengarah pada pencapaian SDGs. Misal problem kemiskinan ekstrem, program kerawanan pangan, stunting, lingkungan dan lain-lain.
Bagi Pemprov Jateng, komitmen terhadap SDGs tak hanya sekadar janji di atas kertas. Tetapi merupakan upaya nyata yang dilandasi berbagai kebijakan dan program strategis.
Asumsi barat atas pencapaian 17 sasaran dalam mewujudkan dunia minim problem ini terus diperjuangkan di Jawa Tengah. Bahkan Program SDGs secara Nasional telah mencapai 70,5 persen, dengan rincian 62,5 persen tercapai dan 8 persen akan tercapai.
Bahkan Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia menjadi negara yang paling progresif dalam pencapaian target SDGs.
Asumsi dan keinginan PBB ini dipercaya oleh Indonesia dan masyarakat sebagai harapan indah demi kemajuan negara. Padahal SDGs sejatinya adalah alat yang digunakan untuk memperkuat dominasi kapitalisme global dalam mencengkeram hegemoninya.
Dengan mendorong negara-negara di seluruh dunia mengikuti agenda yang disusun oleh PBB, berupa SDGs, hal ini untuk menciptakan standar universal yang sering kali menguntungkan negara-negara kapitalis maju dan korporasi multinasional dan merugikan negara target yang menerapkannya. Tanpa disadari jebakan ini terlihat manis, sejatinya sangatlah sadis.
SDGs saat ini menjadi panduan bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang didorong untuk membuka diri terhadap investasi asing yang pada kenyataannya sering kali berarti menyerahkan sumber daya alam dan pasar lokal kepada korporasi besar.
Alih-alih memberdayakan masyarakat setempat, kebijakan ini justru memperkuat ketergantungan pada modal asing dan mengakibatkan makin menipisnya kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang.
SDGs menjadi sarana “cuci tangan” atas dampak negatif penerapan sistem kapitalisme yang selama ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Negara-negara kapitalis maju yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon dan eksploitasi sumber daya, justru kini meminta negara-negara berkembang mengambil langkah-langkah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui SDGs, tanpa mengakui peran besar mereka dalam menciptakan masalah kerusakan tersebut.
SDGs lebih merupakan alat untuk mengalihkan beban dan tanggung jawab dari pelaku utama kerusakan global kepada negara-negara yang paling rentan terkena dampaknya seperti Indonesia.
Hal ini jelas berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Islam mewajibkan negara memajukan peradaban dengan membangun dalam rangka melayani rakyat dan menyejahterakannya, bukan untuk memperkaya segelintir elite atau menguatkan kapitalisme global.
Pembangunan dalam pandangan Islam, adalah amanah yang harus dijalankan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Negara dalam Islam bertanggung jawab mengelola sumber daya alam, ekonomi, serta aspek sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Ini implementasi perannya sebagai raa'in (penanggung jawab), bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dikuasai kapitalis.
Jadi, agenda pembangunan berkelanjutan sesungguhnya adalah yang dilakukan negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar slogan global yang menutupi eksploitasi.
Rasulullah ﷺ bersabda :
…اَلْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…
"Pemimpin masyarakat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya". (HR al-Bukhari dan Muslim)
Atas dasar ini, seharusnya negara menjadi pengatur urusan masyarakat tanpa mengikuti arahan dari SDGs atau negara lain yang kafir. Bagaimanapun mereka akan selalu menjadikan kita, umat Islam sebagai musuh mereka hingga kita mengikuti skenario yang mereka ciptakan.
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. (Q.S Al Baqarah 120).
Wallahu a'lam bishawwab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar