Problem negeri ini seolah tidak pernah berakhir. Data anak stunting di negeri ini pun tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele. Seperti di daerah Magelang misalnya, data yang cukup tinggi menjadikan pemerintahan di Magelang memutar otak untuk mengurangi angka stunting tersebut. Jumlah stunting di Magelang tahun 2017 mencapai 30 % dari total populasi anak Kabupaten Magelang. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah.
Stunting adalah terhambatnya pertumbuhan anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan kekurangan stimulasi psikososial.
Sebagai solusi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menyiapkan program Kampung Anak Sejahtera untuk menekan jumlah stunting.
Melalui program Kampung Anak Sejahtera, menurunkan jumlah stunting melalui dua pendekatan, yaitu pola asuh keluarga dan kesehatan. Dikarenakan selain aspek kesehatan, stunting juga disebabkan praktik pola asuh keluarga yang salah.(http://beritamagelang.id/program-kampung-anak-sejahtera-tekan-stunting). Seberapa efektif upaya penyelesaian tersebut, sebenarnya perlu dilihat secara sistemik.
Rekor Stunting Indonesia
Indonesia memperoleh predikat negara dengan urutan ke 4 di dunia anak dengan kondisi stunting. Artinya problem ini menjadi permasalahan kompleks, karena terjadi justeu di negeri kaya, negeri yang seharusnya menjadi produsen lumbung pangan dunia.
https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2019/01/21/512/2007532/berada-di-urutan-4-dunia-pemerintah-gencar-berantas-stunting
Meski dari beragam.statement pejabat negeri ini menyebut angka stu ting turun dimasa presiden Jokowi seperti yang disebutkan oleh KH. Ma'ruf Amin, tapi kemudian dibantah akan kebenarannya karena justru sebaliknya.
(https://m.detik.com/news/berita/d-4471803/maruf-klaim-angka-stunting-turun-7-di-era-jokowi-seperti-apa-data-kemenkes)
(https://www.kompasiana.com/ilyani/5c8f1ed195760e38ba27c192/kyai-ma-ruf-keliru-era-jokowi-stunting-justru-meningkat)
Problem stunting seharusnya menjadi problem yang cukup diseriusi oleh pemerintah. Bukan sekedsr wacana solusi semata. Kemiskinan dan jauhnya masyarakat darinkesejahteraan seharusnya menjadi orientasi yang diseriusi untuk ditangani. Karena problem stunting merupakan perkara genting yang butuh adanya penyelesaian.
Pemerintah menyebut sudah melakukan beragam upaya mengurangi stunting di Indonesia. Mulai dari dikeluarkannya Perpres No 42/2013, Penetapan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) 2018-2024, bera ga m kampanye nasional pencegahan stunting, bahkan hingga sertifikasi pra nikah juga digadang akan menjadi bagian dari solusi pencegahan stunting. Ada juga program beras bervitamin BPNT, Program Kampung Anak sejahtera. Tapi dari beberapa tahun ini justru ptoblem stunting terus meningkat. Miris.
Stunting Akibat Hegemoni Kapitalisme Global
Pemerintah dianggap melihat problem stunting hanya dari sisi penampakan semata. Hanya dilihat dari sisi ekonomi.semata. sehingga beragam solusi yang dilakukan pun tidak pernah keluar dari kerangka berpikir kapitalisme. Uang negara hanya beredar pada program pemerintah sendiri bukan kepada kesejahteraan rakyat.
Dampak stunting seharusnya dilihat sebagai akibat dari penerapan ideologi yangsalahbdalam kehidupan kita hari ini. Kapitalisme liberal telah memaksa rakyat mau tunduk pada kebijakan yang jauh dari keberpihakannya kepada rakyat.
Hal ini terbukti, dengan beragam analisa dan sokusi stunting dilakukan semata karena stunting dianggap dapat merugikan perekonomian Indonesia. Indonesia akan kehilangan angka usia produktif jika 30% anak stunting ini dewasa. Pemikiran yang sangat picik. Bahkan data 4 dari 10 anak Indonesia alamai stunting ini, menurut Menkes menjadikan Indonesia akan rugi hingga ratusan triliun.
(https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/091000826/kekurangan-gizi-dapat-rugikan-ekonomi-indonesia)
(https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2018/08/03/empat-dari-10-anak-indonesia-alami-stunting-menkes-sebut-negara-rugi-hingga-ratusan-triliun)
Tak sepantasnya pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas urisan rakyat melihat masalah yang terjadi hanya melihat dari sisi keuntungan dan kerugian ekonominya saja. Bagaimanapun pengelolaan urusan rakyat seharusnya menjadi tanggungjawab negara bukan skeedar menerapkan prinsip untung rugi.
Sudut pandang kapitalis dalam mengelola urusan rakyat ini memang menjadi bagian dari Program penyelesaian stunting sesuai arahan WHO. Negara terdikte dengqn kebijakan Barat padahal jelas-jelas negara Baratlah yang mendulang keuntungan di negeri ini. Rakyat miskin di negeri yang berlimpahan sumber daya. Kemiskinan merajalela di negeri kaya. WHO menerapkan negara yang memiliki angka data stunting diatas 20%, menjadi negara yang dianggap memiliki masalah serius terhadap stunting. Dan angkanya Indonesia versi WHO angkanya bisa mencapai 35%.
Sebenarnya problem kelaparan dunia saat ini cukup parah, dimana 1 dari 9 orang didunia adalah penderita kelaparan. Penyelesaian WHO tidak pernah menyentuh padaakar masalah dunia yg diterapkan kapitalisme. Kebringasan dan kerakusan Kapitalisme inilah penyebab kemiskinan sistemik di dunia. Dengan berlindung pada lembaga dunia, semua menutup mata akan pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Bahkan di tahun 2018 ada lebihbdari 820 juta penduduk dunia kelaparan. Lalu siapa peduli pada keadaan ini? Negara kapitalis hanya meraup keuntungan ditengah kemiskinan yang mereka ciptakan.
Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa keseriusan negara kapitalis dalam menyelesaikan problem kelaparan dunia semata-mata bukan untuk kesejahteraan yang benar-benar ingin diraih. Tapi semua dilakukan pun hanya sekedar untuk menjaga eksistensi kehidupan kaum kapitalis sendiri.
Islam Solusi Problem Kehidupan
Mewujudkan kehidupan sehat berarti mewujudkan kebiasaan dalam berperilaku sesuai dengan syariah Islam. Hal ini membuat seorang muslim untuk berpikir dan berbuat sesuai dengan syariat Islam.
Menjaga kebersihan, kesehatan bahkan menjaga eksistensi hidup berdasarkan Islam menjadinsuatu kewajiban. Penerapan ini membutuhkan negara untuk merealisasikan syariat Islam dalam kehidupan negara. Mulai dari penerapan ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam dan pengelolaan harta milik unatpun harus dengan syariat islam hingga pelayanan kesehatan menjadi orientasi negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Semua dilakukan cuma-cuma karena kesehatan rakyatnya merupakan hal penting untuk penjagaan kualitas negara.
Jaminan ketersediaan pangan yang halal dan baik, termasuk air bersih hingga tingkat rumah tangga (harga terjangkau dan mudah diakses) menjadinkewenangan dan tanggungjawab negara. Sehingga penerapan syariah yang kaffah inilah seharusnya mengembalikan fungsi negara bukan menjadi boneka bagi negara kapitalis dunia, tapi seharusnya negara kembali menjalankan fungsinya sebagai pengurus masyarakat, seperti menjamin pemenuhan pokok publik, menyediakan lapangan kerja, dan membebaskan barang milik umum dari kapitalisasi.
Sehingga sinergisme penjagaan pola hidup sehat rakyat dengan syariat ditopang dengan penerapan Islam kafah oleh negara akan menjadi solusi komprehensif atas masalah stunting. Negeri ini tidak akan menjadi proyek uji coba penerapan kapitalisasi di semua lini kehidupan. Karena negara yang menerapkan Islam akan menghentikan semua bentuk kerjasama politis dengan negara kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Beragam agenda penjajahan akan dibatalkan jika negara menyadari pengaruhnya untuk rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar