By Deu Ghoida
Sejarah telah membuktikan bahwa negara penganut demokrasi tidak ada yang pernah berhasil meraih tujuannya, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan tercapai tujuan dari terbentuknya suatu negara serta terjaminnya penyebaran ideologi.
Negara penganut demokrasi, justru merasakan beragam macam problem dan konflik hingga akibatnya berujung pada otoritarianisme kekuasaan. Pada awalnya kedaulatan adalah milik rakyat. Tapi kemudian berujung kepada kedaulatan pemilik uang. Mengingat penyelenggaraan demokrasi selalu membutuhkan modal besar. Demokrasi akhirnya dikuasai bandit berdasi yang ingun memperkaya diri sendiri.
Mulai dari bagaimana proses pencalonan, karena calon penguasa dalam sistem demokrasi bukan merupakan tokoh real di tengah umat tapi lebih kepada tokoh-tokoh yang memiliki dukungan dan basis materi atau modal untuk bisa membangun eksistensinya di tengah masyarakat, akhirnya memperkuat dukungannya dengan money politics.
Ditambah lagi dengan adanya basis 4 kebebasan yang melatarbelakangi demokrasi. Mulai dari kebebasan berpendapat, beragama, berperilaku dan berekonomi, menjadikan demokrasi sarat akan kepentingan pihak-pihak yang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi, kolusi dan nepotisme sangat dekat dengan praktik berpolitik mereka.
Akhirnya segala macam cara pun dilakukan hanya demi meraih kedudukan dan jabatan. Serta berujung pada makin menguatnya eksistensi para pemilik modal untuk mempengaruhi kebijakan. Dan finalnya menjadi negara otoriter karena dominasi kaum kapitalis. Rakyat hanya jadi korban keganasan dan kerakusan kaum kapital.
Begitupun di Indonesia, para aktor politik demokrasi sebenarnya nampak jelas sutradara dan lakonnya. Meskipun para pengamat politik menyebutkan adanya pengaruh Jenderal merah dalam ragam peristiwa politik akhir-akhir ini, tapi kekuatan kapital tidak hanya pada satu atau dua kelompok saja. Hegemoni kapitalisme dalam negeri akhirnya beradu dan ada yang berkoalisi dengan kapitalis luar negeri yang mereka jauh memiliki strategi dan manuver politik. Negeri inu menjadi papan catur permainan kaum kapitalis.
Pada akhirnya rakyat lah yang akan tetap menjadi korban. Rakyatlah yang akan tetap ditekan dan dibebani beragam macam kebijakan yang jauh dari unsur memenuhi kemaslahatan rakyat. Mindset seharusnya rakyat dikelola urusannya dengan sebaik-baiknya, yang ada hari ini justru rakyat dijadikan sebagai potensi mendulang keuntungan.
Hal ini nampak dari beragam kebijakan yang jauh dari pro rakyat mulai dari BPJS yang akan dinaikkan hingga 100%. Dengan beragam ancaman yang dikeluarkan oleh pejabat negeri ini seolah mereka pun tidak memiliki empati terhadap masyarakat akan beban berat yang ditanggung oleh masyarakat akibat BPJS. Dalam masalah pendidikan yang di swastanisasi, masalah sosial yang liberal terjadi akibat penerapan sistem politik yang opportunis yang menyebabkan beragam macam problem masyarakat,kriminalitas dan beragam masalah lain yang semua seakan sulit untuk diselesaikan.
Yang diherankan adalah sikap dari para pemikir dan politisi di negeri ini, atas beragam macam kekacauan politik yang terjadi. Dan problem akut mereka tidak pernah menunjuk kepada demokrasi sebagai biang masalah terjadinya problem kerusakan di negeri ini. Mereka hanya menyalahkan personal pemimpin dengan melupakan sistem yang menjadikan personal tersebut menjadi penjahat bagi rakyat. Demokrasi masih tak tersentuh kejahatannya.
Mereka lupa bahwa untuk menciptakan suatu kondisi politik yang baik di suatu negara tidak hanya butuh orang atau pemimpin yang baik saja. Tapi juga dibutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini lahir dari sebuah aqidah yang benar. Pada akhirnya aturan yang ditegakkan di dasar aqidah inilah yang akan dijadikan sebagai pengatur masyarakat meraih kemaslahatan mereka bukan justru mengorbankan masyarakat.
Realita demokrasi di dunia tak ada satu negara pun yang bisa dijadikan contoh penerap demokrasi yang mampu menyejahterakan bahkan kapitalisme ala Amerika baru beberapa tahun saja sudah mendulang kerusakan yang luar biasa. Problem akut yang kemudian banyak ditutup hanya dengan sekedar solusi parsial. Mereka, kaum kapital lah yang mendulang keuntungan berlipat.
Justru peradaban Islam sejak ditegakkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Diteruskan dengan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah nya telah mampu membuktikan kekuatan tegaknya syariat Allah dimuka bumi. Berlangsung hingga hampir 1400 tahun lamanya dan mampu tersebar ke 2/3 dunia. Dengan menyisakan sejarah yang masih kental dalam benak kaum muslimin.
Dunia tidak hanya berhutang kepada Islam tapi dunia harus kembali melihat kepada Islam bagaimana imolementasi penerapan syariat Islam dalam kehidupan negara. Menyejahterakan masyarakat tidak hanya untuk umat Islam saja tapi seluruh manusia. Bahkan keberkahan pun dirasakan oleh makhluk hidup lain selain manusia dimuka bumi. Karena berkah penerapan syariah dalam institusi khilafah menjadi sebuah hasil yang bisa diraih dari hukum yang datang dari Allah untuk kehidupan manusia.
Sehingga ketika saat ini umat di dunia menghendaki adanya keberkahan dan kemuliaan di dunia, seharusnya umat Islam hanya memperjuangkan Syariah saja. Bukan berjuang dalam demokrasi apalagi sudah nyata nyata didepan mata, bahwa demokrasi ini adalah biang dari kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Akan tetapi karena banyaknya pelanggaran syariah yang terjadi hari ini, telah menjadikan manusia seakan menutup mata, untuk tidak mengevaluasi kesalahan penerapan demokrasi di tengah kehidupan manusia. Dan belum muncul keinginan menggantinya dengan Islam karena beragam opini buruk mencintrakan islam terus terjadi. Masyarakat saat ini justru cenderung akan membiarkan dan acuh terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh demokrasi. Mereka berjuang masih secara parsial, sekedar semangat, tanpa adanya strategi dan berkeinginan mengembalikannya kepada hukum Allah. Padahal Allah sajalah sebenarnya yang paling berhak membuat hukum atau aturan untuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 40 :
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Tidak ada hukum kecuali hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
Kalimat ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ yang berarti Tidak ada hukum kecuali hanyalah kepunyaan Allah. Menandakan bahwa hanya Allah yang berhak membuat hukum untuk mengatur manusia, bukan manusia yang membuat hukum untuk mengatur hidupnya sendiri.
Lalu sampai kapan Demokrasi selalu selamat dari tuduhan penyebab kekacauan di muka bumi?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar