Penulis : Dewi Ummu Syahidah
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah ada pembangunan besar-besaran di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap di Jawa Tengah adalah proyek bendungan. setidaknya ada empat proyek pembangunan bendungan di Jawa Tengah yang termasuk PSN. Antara lain:
Bendungan Bener Purworejo
Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Proyek ini konstruksinya dimulai dari 2018 dan ditargetkan beroperasi pada 2023. Bendungan tersebut nantinya bakal memiliki kapasitas sebesar 100,94 meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar (Ha). Bendungan yang membentang dari Kabupaten Purworejo hingga Wonosobo ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan paling tinggi kedua di Asia.
Waduk Gondang Karanganyar
Bendungan Gondang di Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu dari program pembangunan 65 bendungan yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Kehadiran bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.
Waduk ini mengairi lahan seluas 4.680 hektare di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Selain sebagai irigasi, manfaat lainnya adalah menjadi sumber air baku bagi Kabupaten Karanganyar dan Sragen masing-masing sebesar 100 liter/detik, mereduksi debit banjir sebesar 6,74% dari 639,22 m3/detik menjadi 596,12 m3/detik dan menghasilkan listrik sebesar 0,327 MW, konservasi air (groundwater recharge), destinasi wisata, dan sebagai kawasan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Garuda.
Bandungan Jlantah
Bendungan Jlantah ini ditarget menghasilkan air baku sebesar 150 liter/detik, serta mampu mengairi lahan seluas 1.493 Ha di kawasan Kecamatan Jatiyoso, Jumapolo, dan Jatipuro. Bendungan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini dirancang dengan kapasitas tampungan total sebanyak 10,97 juta m3. Bendungan ini juga dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt, pengendalian banjir, serta konservasi pariwisata di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Waduk Pidekso Wonogiri
Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah konstruksinya telah dimulai sejak 2015. Bendungan multifungsi ini memiliki daya tampung 25 juta m3 dan direncanakan mampu mengairi lahan seluas 15.519 Ha dan suplai air baku sebesar 300 liter/detik. Biaya pembangunan waduk yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 ini mencapai Rp730 miliar.
Bendungan Randugunting Blora
Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi penyuplai air untukl lahan seluas seluas 630 Ha. Waduk ini juga menjadi pemasok air baku sebesar 150 liter per detik serta destinasi wisata di Kabupaten Blora.
Adanya bendungan ini pemerintah berharap akan memperbaiki dari sisi manajemen air di Indonesa, untuk meningkatkan storage, kapasitas tampungan ketika di musim hujan tidak banjir, di kemarau tidak kekeringan. Dari sini kemudian Jokowi juga menekankan pentingnya pengelolaan air untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertanian. Untuk target masa kepemimpinan Jokowi merampungkan 61 proyek infrastruktur bendungandi sejumlah daerah pada tahun 2024. Penugasan ini diberikan kepada Kementrian PUPR sejak tahun 2014, tepatnya saat Jokowi pertama menjabat sebagai presiden. Hingga Agustus 2024, baru selesai 44 dari target 61 bendungan.
Meski dibandingkan dengan negara lain jumlah bendungan Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Indonesia total memiliki bendungan sekitar 292 bendungan. Sementara Jepang memiliki 3000 bendungan, padahal wilayah Jepang hanya seperempat wilayah Indonesia. Amerika memiliki 6.100 bendungan, China memiliki 98.000 bendungan. Korea Selatan memiliki 18.000 bendungan, meski luas Korea 19 kali lebih kecil dibanding luas Indonesia. Inilah yang kemudian dikejar pemerintahan Jokowi dengan alasan mengejar ketertinggalan infrastruktur bendungan. Kebut infrastruktur juga sebenarnya untuk mendukung pencapaian SDGs( Suistainable Development Goals) terutama poin ke 6 yakni, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan untuk semua.
Bendungan, Sarat Problematika
Meskipun ada kendala dalam perealisasiannya terutama dalam masalah pendanaan. Sehingga menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono era Jokowi, untuk mencapai target ambisius pembangunan sumber daya air dan air minum, Indonesia masih mengandalkan belanja publik atau anggaran APBN yang tidak akan mencukupi. Oleh karena itu kesenjangan pembiayaan harus diatasi dengan solusi terintegrasi yang didukung dengan skema pembiayaan baru, seperti memobilisasi pembiayaan dari swasta untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dan memperkuat sistem pembiayaan melalui skema pembiayaan campuran. Hal inilah yang kemudian membuka kran investasi asing. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) mengerjakan due diligence atau uji kelayakan sekitar 8 hingga 10 proyek strategis nasional (PSN) untuk ditawarkan kepada investor asing. Menurut Anggota Dewan Direksi INA Marita Alisjahbana, tugas utama INA adalah mencari investor asing yang bersedia membiayai berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa negara yang telah bermain dalam investasi bendungan ini antara lain Investor dari luar negeri ada dari Korea Selatan, Jerman, dan Cina. Skemanya dilakukan dengan availability payment atau AP. Artinya, pemerintah akan mencicil biaya pembangunan bendungan dan imbal investasi setelah bendungan terbangun selama sisa masa konsesi. Dan hal ini sebenarnya jelas akan membebani pemerintah karena harus mengeluarkan biaya untuk mengembalikan investasi.
Pada Konferensi Tenurial, Selasa (17-10-2023), Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menjelaskan bahwa sejak 2020—2023 sudah terjadi 660 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 105 konflik terjadi imbas rencana proyek strategis nasional (PSN). (CNN Indonesia, 18-10-2023). YLBHI juga menyampaikan temuan yang sama. YLBHI menyatakan bahwa PSN justru menimbulkan kerusakan alam dan berbagai konflik besar. Bahkan, agar ambisi program tersebut tercapai, pemerintah justru memakai aparat keamanan untuk mengendalikan masyarakat yang menolak. Mereka melakukan tindakan represif, bahkan menggunakan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) kepada warga yang mempertahankan tanah, air, dan ruang hidupnya. (Situs YLBHI, 24-9-2023).
Konflik agraria, kekurangan dana,terjebak hutang karena pembangunan PSN, mengikuti skenario SDGs seperti ini lalu apakah sebanding dengan dampak positifnya untuk rakyat? kebijakan yang diambil pemerintah hanya menjadi beban untuk anak cucu kita, akibat pengelolaan negara yang tidak tepat. Perusahaan tambang dikuasai asing, rakyat tak menikmati hasil. Infrastruktur berujung investasi yang jelas takkan pernah menguntungkan rakyat. Pemikiran kapitalisme ini sejatinya telah menjadi dasar pemikiran pemerintah dalam mengikuti skenario penjajahan ala imperialisme modern. Terjajah dengan hutang, investasi, tapi sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan asing. Beban terberat APBN hanya bersandar pada pajak yang ditanggung rakyat. Lagi- lagi kebijakan pro asing telah menomersekiankan rakyat. Inilah tabiat kapitalis, rakus, buas dan akan terus menghisap rakyat. Padahal sebenarnya amanah kekuasaan ada pada pemerintah seharusnya menjadikan aturan justru berpihak pada rakyat bukan kepada kepentingan oligarki dan asing. Akan tetapi selama aturan hidup kita bersandar pada aturan kapitalisme, kenyataan pahit ini akan terus dirasakan.
Solusi Islam Akan Proyek Infrastruktur
Berbeda dengan Islam dalam memberikan solusi kehidupan dalam hal ini untuk masalah pembangunan infrastruktur dan proyek negara. Islam memandang bahwa infrsastruktur menjadi salah satu pilar dalam membangun peradaban. Dmana kesejahteraan masyarakat akan tergantung seberapa kuat infrastruktur yang dibangun oleh negara. Sehingga atas dasar hal ini, negara wajib mengambil peran langsung dengan menjadi penanggungjawab utama scara independen tidak menggantungkannya kepada asing. Karena bagaimanapun infrastruktut dalam Islam akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, sehungga tidak boleh memebebani kepada rakyat, apalagi sampai menyerahkannya kepada asing.
Realita sejarah Islam telah membuktikan bahwa Pada masa akhir Kekhalifahan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1900, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Makkah. Sebelumnya, mereka melakukan perjalanan dengan menunggangi unta selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dr Kasem Ajram (1992) dalam bukunya, The Miracle of Islam Science, 2nd Edition memaparkan pesatnya pembangunan infrastruktur transportasi, yakni jalan umum. “Yang paling canggih adalah jalan-jalan di Kota Baghdad, Irak. Jalannya sudah dilapisi aspal pada abad ke-8 M. Menurut catatan sejarah transportasi dunia, negara-negara di Eropa baru mulai membangun jalan pada abad ke-18 M. Insinyur pertama Barat pertama yang membangun jalan adalah Jhon Metcalfe. Itu artinya 10 abad setelah pembangunan jalan beraspal di dunia Islam.
Di bidang fasilitas kesehatan, Kekhilafahan Abbasiah sudah membangun rumah sakit dengan konsep terintegrasi dan modern. Rumah sakit Islam pertama dibangun pada abad ke-9, pada masa pemerintahan khalifah Abbasiyah Harun Ar-Rashid di Baghdad. Rumah sakit ini diberi nama Bimaristan.
Bidang pertanian dan penyediaan air, menurut Josef Schnitter, seorang arsitek dan ahli teknik, Muslim telah membangun banyak bendungan dengan beragam struktur dan bentuk. Mayoritas bendungan paling awal dibangun di wilayah Arabia, yang menjadi awal pusat penyebaran Islam.
Schnitter mencontohkan keberadaan Qusaybah, sebuah bendungan yang ada di dekat Madinah, memiliki tinggi 30 meter dan panjang 205 meter. Berdasarkan penemuannya, sepertiga dari bendungan yang dibangun pada abad ke-7 dan ke-8 itu masih utuh hingga sekarang. Hal ini tentu saja menunjukkan kekuatan bangunan bendungan dan kemampuan arsitekturnya yang dimiliki para cendekiawan Muslim. Di Irak, di sekitar Kota Baghdad, terdapat sejumlah besar bendungan yang dibangun pada masa Kalifah Abbasiyah. Kebanyakan bendungan tersebut dibangun di Sungai Tigris yang menggambarkan kemampuan teknik sipil yang tinggi.
Demikianlah era keemasan kekhilafahan, infrastruktur maju pesat dan kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur bisa diwujudkan yang nampak mudah karena sokongan keuangan negara, aparat yang amanah, dan tuntutan wajar sebagai negara yang penuh peradaban. Islam ketikan diterapkan secara kaffah akan melahirkan keadaan yang berbeda jauh dengan peradaban kapitalisme yang saat ini kita rasakan.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
________________________________________
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(al A’Raf 96)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar